Penggolongan Tindak-Tindak Pidana Menurut KUHP

A.    Penggolongan Tindak-Tindak Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengadakan penggolongan kualitatif dalam titel-titel yang merupakan bagian-bagian dari Buku II dan Buku III. Ukuran-ukuran kualitatif ini sekadar dapat dilihat dalam judul-judul dari titel-titel tersebut.

·         Buku II KUHP terdiri dari. 30 titel, yang masing-masing berjudul sebagai berikut:

Titel I              Kejahatan-kejahatan terhadap Keamanan Negara

Titel II            Kejahatan-kejahatan terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden

Titel III           Kejahatan-kejahatan terhadap Negara-negara Asing Ber‑

sahabat dan terhadap Kepala dan Wakil Negara-negara tersebut

Titel IV           Kejahatan-kejahatan tentang Melakukan Kewajiban Kenegaraan dan Hak Kenegaraan

Titel V             Kejahatan-kejahatan terhadap Ketertiban Umum

Titel VI            Perang tanding (tweegevecht, duel)

Titel VII          Kejahatan-kejahatan. yang Membahayakan Keamanan Umum Orang dan Barang

Titel VIII         Kejahatan-kejahatan terhadap Kekuasaan Umun-,

Titel IX            Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu

Titel X             Pemalsuan Uang Logam dan Uang Kertas

Titel XI            Pemalsuan Meterai dan Cap

Titel X11         Pemalsuan Surat

Titel XIII         Kejahatan-kejahatan tentang Kedudukan Perdata

Titel XIV         Kejahatan-kejahatan Melanggar Kesopanan

Titel XV          Meninggalkan Orang-orang yang Perlu Ditolong

Titel XVI         Penghinaan

Titel XVII       Membuka Rahasia

Titel XVIII      Kejahatan-kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang

Titel XIX         Kejahatan-kejahatan terhadap Nyawa Orang

Titel XX          Penganiayaan

Titel XXI         Menyebabkan Matinya atau Lukanya Orang karena Kealpaan

Titel XXII       Pencurian

Titel XXIII      Pemerasan dan Pengancaman

Titel XXIV      Penggelapan Barang

Titel XXV       Penipuan

Titel XXVI      Merugikan Orang Berpiutang atau Berhak

Titel XXVII    Penghancuran atau Perusakan Barang

Titel XXVIII   Kejahatan-kejahatan Jabatan

Titel XXIX      Kejahatan-kejahatan Pelayaran

Titel XXX       Pemudahan (begunstiging)

·         Buku III-KUHP terdiri dari 10 titel yang masing-masing berjudul sebagai berikut:

Titel I               pelanggaran-pelanggaran terhadap Keamanan Umum

Titel II             Pelanggaran-pelanggaran terhadap Ketertiban Umum

Titel III           Pelanggaran-pelanggaran terhadap Kekuasaan Umum

Titel IV           Pelanggaran-pelanggaran tentang Kedudukan Perdata

Titel V             Pela nggaran-pelangga ran mengenai Orang-orang yang Perlu Ditolong

Titel VI           Pelanggaran-pelanggaran Kesopanan

Titel VII          Pelanggaran-pelanggaran tentang Tanah-tanah Tanaman

Titel VIII        Pelanggaran-pelanggaran Jabatan

Titel IX           Pelanggaran-pelanggaran Pelayaran

Titel X             Pelanggaran-pelanggaran terhadap Keamanan Negara

B.     Persamaan Sifat Semua Tindak Pidana

Berbicara tentang penggolongan tindak pidana harus dimulai dengan mencari persamaan sifat semua tindak pidana. Dalam beberapa pasal ketentuan hukum pidana disebutkan sebagai salah satu unsur khusus dari suatu tindak pidana tertentu : wederechtljkheuid atau Sifat Melanggar Hukum. Tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melawan hukum. Adakalanya dengan perbuatan ini ditekankan bahwa sifat melanggar hukum ini terutama mengenal bagian dari suatu bagian tindak pidana, misalnya dalan tindak pidana “pencurian” oleh pasal 362 KUHP disebutkan bahwa pengambilan barang milik orang lain harus dengan tujuan untul memiliki barang itu dengan “melanggar hukum”.

Dalam tindak pidana “penggelapan barang” dari pasal 372 KUHP perbuatannya dirumuskan sebagai “pemilik barang” dengan melanggar hukum (Wederrechtelijke Zich Toeenegen).

Penyebutan “sifat melanggar hukum” dalam pasal-pasal tertentu ini menimbulkan tiga pendapat tentang arti dari melanggar hukum :

1.      bertentangan dengan hukum ( Obyektif )

2.      bertentangan dengan hak ( Subyektif ) orang lain.

3.      Tanpa Hak

C.    Pengertian Sifat Melanggar Hukum

Sifat menlanggar hukum adalah salah satu unsur khusu dari suatu tindak pidana yang di tekankan melalui sifat tindak pidana terutama bagian dari suatu tindak pidana

D.    Sifat-sifat melanggar hukum

·         KEJAHATAN TERHADAP HARTA BENDA

                       1. Pencurian

                       2. Pencurian Khusus

                       3. Pemerasan

                       4. Pengancaman

                       5. Penipuan

                       6. Penadahan

                       7. Kejahatan dengan Alat Percetakan

·         KEJAHATAN TERHADAP JIWA SESEORANG

                       1. Tindak Pidana Pembunuhan

                       2. Pembunuhan Dengan Pemberatan

                       3. Pembunuhan yang direncanakan

                       4. Pembunuhan Terhadap Anak yang Baru lahir

                       5. Pembunuhan Anak yang Telah Direncanakan Dahulu

                       6. Turut serta Dalam Pembunuhan Anak

                       7. Abortus

                       8. Euthanasia

                       9. Pembunuhan Diri

·         KEJAHATAN TERHADAP BADAN SESEORANG

                       1. Penganiayaan Biasa

                       2. Psl. 351 (4) dalam Praktek

                       3. Penganiayaan Ringan

                       4. Penganiayaan yang direncanakan  Biasa

                       5. Penganiayaan Berat

                       6. Hukuman Tambahan

                       7. Penyerangan/Perkelahian

·         KEJAHATAN TERHADAP KEHORMATAN SESEORANG

                       1. Penghinaan

                       2. Pengertian Fitnah

                       3. Pembuktian Fitnah

                       4. Pengaduan Fitnah

·         KEJAAHATAN MENGENAI PEMALSUAN

                       1. Sumpah Palsu

                       2. Pemalsuan Uang

                       3. Mengedarkan Uang Palsu

                       4. Merusak Uang

                       5. Mengedarkan Uang Logan yang Dirusak

                       6. Upaya BI dalam Menanggulangu Pemalsuan Uang

·         KEJAHATAN MENGENAI KESUSILAAN

                       1. Pornografi

                       2. Tindak Pidana Perzinahan

                       3. Tindak Pidana Perkosaan

                       4. Mengadakan Hubungan Kelamin diluar Perkawinan

·         KEJAHATAN TERHADAP NEGARA

                       1. Makar Terhadap kepala Negara

                       2. Makar Untuk Memasukkan Indonesia dalam   Penguasaan asing 

                       

E.       Kejahatan dan Pelanggaran terhadap Badan dan Orang

        Diatur dalam Buku II KUHP dalam pasal 351-358 KUHP penganiayaan dibagi atas tiga bagian :

1.   Penganiayaan biasa

2.   Penganiayaan ringan

3.   Penganiayaan berat

 1.   Penganiayaan biasa

            Pasal 351 KUHP   :     (1).    Penganiayaan diancam dengan hukuman piadana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

                                                (2).    Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun penjara.

                                                (3).    Jika mengakibatkan mati dikenakan pidan penjara paling lama tujuh tahun.

(4).    Dengan penganiayaan disamakan dengan merusak kesehatan.

(5).    Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tindak pidana

Dari rumusan 351 KUHP diatas dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang hanya membicarakan mengenai penganiayaan tanpa menyebutkan unsur-unsur dari tindakan penganiayaan itu sendiri, kecuali hanya menjelaskan bahwa kesengajaan merugikan kesehatan (orang lain) itu adalah sama dengan penganiayaan pada buku I (ketentuan umum) juga tidak ditemukan pengertian penganiayaan, maka kita cari melalui yurisprudensi. Dalam Yurisprudensi II.R. 25 Juni 1844 W, disebutkan :

Penganiayaan : Kesengajaan menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit / luka.

-          Pasal 351 KUHP merupakan delik materil yang menekankan pada akibatnya. Unsur dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Menimbulkan rasa luka / sakit pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak pelaku.

-          Rasa Sakit    :     merasa sakit sehingga kondisi kesehatan terganggu.

Contoh         :     dipukul, ditempeleng.

Luka                         :     terdapat perubahan dalam bentuk tubuh/badan manusia dari segala bentuk semula

            Contoh         :     menusuk, menyiram dengan air panas, memotong jari, mengiris.

Pembutian atas penganiayaan adalah cukup apabila tersirat bahwa pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan pelaku.

2.    Pasal 351 (4) dalam Praktek tidak dapat diterapkan

Berdasarkan pasal 351 (4) kesengajaan merugikan kesehatan disamakan dengan penganiayaan, maksudnya perbuatan yang dapat menimbulkan penyakit atau membuat penyakit yang diderita orang lain lebih berat.

Contohnya   :     mendirikan pabrik dan pembuangan limbahnya ditengah lingkungan penduduk.

Tidak berfungsinya para pendidik dan penyidik menegakkan hukum, khususnya dalam memberlakukan ketentuan yang diatur dalam pasal 351 ayat (4) KUHP, yang disebabkan oleh hambatan-hambatan administratif dan kekeliruan pandangan pembagian tugas. Di dalam praktek biasanya mengenai lingkungan ditangani oleh PEMDA melalui BAPPEDAL / Unit Lingkungan Hidup.

3.    Penganiayaan Ringan

            Diatur dalam pasal 352 KUHP :

(1)         kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian diancam pidana penjara paling lama tiga bulan.

(2)         Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dapat di pidana.

-          pada pasal ini korban mendapat luka ringan.

-          Luka Ringan   =    1.   maksudnya tidak sakit / anggota tubuh tidak berubah bentuk.

                                          2.   tidak halangan untuk melaksanakan pekerjaan.

                                    Contoh : menempeleng orang.

4.    Penganiayaan Biasa yang Direncanakan

            Diatur dalam pasal 353 (1)   :  penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam pidana penjara paling lama empat tahun.

                                                   (2)  :  Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara tujuh tahun.

                                                   (3)  :  Jika perbuatan mengakibatkan mati dia dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Yang dimaksud dengan direncanakan ialah ; adanya jangka waktu baik singkat maupun lama untuk membuat suatu rencana dengan tenang dan mempertimbangakan kembali rencana tersebut dengan tenang dan memperhitungkan akibatnya.

Unsur lain yang tidak kalah penting dari pasal 353 (2) ialah unsur luka berat. Menurut pasal 90 KUHP yang dimaksud dengan luka berat ialah :

(1)   Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut.

(2)   Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan.

(3)   Kehilangan salah satu panca indra

(4)   Mendapat cacat berat : daun telinga putus / jari tangan putus.

(5)   Terganggu daya pikir selama 4 minggu.

(6)   Lumpuh : tidak bisa menggerakkan badan.

(7)   Matinya kandungan seorang perempuan.

Dalam hal ini pembuktian oleh hakim dengan mendengarkan saksi ahli (dokter) yang dalam prakteknya keterangan ini disebut :  VISUM ET REPERTUM.

5.    Penganiayaan Berat

            Diatur dalam pasal 354 :

(1)    barang siapa sengaja melukai berat orang lain diancam, karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.

(2)    Jika perbuatan mengakibatkan kematian yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

6.    Hukuman Tambahan

Pasal 356 : Pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga.

Ke 1.   Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya menurut undang-undang, istrinya atau anaknya.

Ke 2.   Jika kejahatan dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah.

Ke 3.   Jika kejahatan dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

-          Pertimbangan Hakim dalam memutus Kasus Penganiayaan berdasarkan kepada :

Niat/sikap batin seorang.

Akibat

Sengaja

7..    Penyerangan atau Perkelahian

Pasal 358 KUHP : Barang siapa dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang, maka selain daripada tanggungannya masing-masing bagi perbuatan yang khusus, dihukum:

1.      Penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan, jika penyerangan atau perkelahian itu hanya menjadikan ada orang yang mendapat luka berat saja .

2.      Penjara selama-lamanya empat tahun, jika penyerangan atau perkelahian itu berakibat matinya seseorang.

Bahwa turut serta dalam penyerangan atau perkelahian seperti yang dimaksudkan dalam pasal 55 dan 56 KUHP melainkan harus disesuai dengan pengertian yang umum menurut tatabahasa yaitu : “Melibatakan diri dalam perkelahian tersebut”.

Perkelahian itu mempunyai arti yang lebih luas dari pada penyerangan, yakni karena pada suatu penyerangan, maka pihak yang mendapat penyerangan, berhak membela diri mereka atau dengan kata lain mereka itu berhak melakukan pembelaan diri dan tidak dapat diminta pertangungjawabkan menurut hukum pidana.

Dari pasal 358 KUHP dapat diketahui : menyebabkan luka berat pada tubuh dan menyebabkan kematian merupakan akibat-akibat yang membuat pelaku dapat dipidana, seandainya tidak menyebabkan luka berat/kematian, maka tidak dapat dijatuhi pidana.

Timbul kini pertanyaan siapakah yang harus mendapat luka berat dan siapakah yang meninggal agar para peserta dalam penyerangan/perkelahian itu dapat dipidana ?. Menurut Wiryono Prodjodikoro : bahwa yang harus mendapat luka berat pada tubuh atau yang harus meninggal dunia itu tidak perlu merupakan salah seorang dari pihak yang diserang ataupun dari pihak-pihak yang terlibat dalam perkelahian, melainkan ia juga dapat merupakan salah satu pihak yang menyerang ataupun pihak ketiga yang mungkin saja telah terlibat didalamnya karena berusaha melerai perkelahian yang bersangkutan atau secara kebetulan sedang berada ditempat perkelahian.

Menurut SIMONS : Jika luka berat pada tubuh itu hanya timbul pada salah satu seorang peserta penyerangan, maka perbuatan itu tidak dapat dipidana.

Setiap peserta telah dapat dipidana semata-mata karena mereka telah turut serta (dalam tindak pidana seperti yang dimaksud dalam pasal 358 KUHP), tanpa memandang bagaimana akibat itu dengan penyerangan  atau perkelahian yang bersangkutan terdapat suatu hubungan sebab akibat. Ini berarti bahwa misalnya dalam suatu penyerangan itu terdapat tiga orang peserta dan kemudian ternyata bahwa dalam penyerangan tersebut salah seorang dari peserta-peserta itu dengan sengaja telah membunuh salah seorang dari pihak yang diserang dan karena timbulnya korban yang meninggal dunia itu telah menyebabkan kejahatan menurut pasal 358 (2) KUHP itu menjadi selesai maka :

a.       peserta yang sengaja telah menghilangkan nyawa orang lain dapat dituntut karena melanggar pasal 338 JO pasl 358 (2) KUHP yang mengancam peserta tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama-lamanya lima belas tahun dan empat tahun.

b.      Dua orang peserta lainnya yang dengan sengaja telah turut serta dalam penyerangan yang bersangkutan dapat dituntut karan melanggar pasal 358 (2) KUHP yang mengancam peserta-peserta itu dengan pidana penjara selama empat tahun, walaupun mereka itu sebenarnya telah tidak ikut melakukan pembunuhan terhadap korban.

F.     Pengertian Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan adalah perbuatan karena sifatnya bertentangan dengan ketertiban hukum , sedangkan Pelanggaran adalah perbuatan yang oleh undang-undang dicap sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban hukum.

Kejahatan adalah perbuatan yang karena sifatnya melanggar dan mengancam barang-barang hukum (rechtsgoederen) ,sedangkan Pelanggaran adalah perbuatan yang sama sekali tidak melanggar atau mengancam barang-barang hukum.

G.    Pengertian  Pembunuhan dan Penganiayaan Ringan

 Pembunuhan adalah suatu tindakan menghilangkan nyawa orang lain dengan cara disengaja maupun tidak disengaja.

Penganiayaan Ringan adalah penganiayaan yang tidak mengakibatkan orang menjadi sakit (ziek) dan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaannya (pasal 352 KUHP)

Contoh :

Ada seseorang perempuan dianiaya oleh mantan suaminya, akibat penganiayaan tersebut si korban mengalami luka dan rasa sakit pada bagian bibir dan mulutnya. Bahwa setelah peristiwa tersebut terjadi Korban pada waktu yang sama melaporkannya kepada pihak kepolisian. Setelah sampai dan melaporkan peristiwa tersebut Si Korban di mintai keterangan (BAP) tentang bagaimana peristiwa tersebut terjadi dan siapa pelakunya, hingga pada akhirnya munculah pertanyaan terakhir dari penyidik , dan si Korban ditanya oleh Penyidik : Apakah setelah peristiwa penganiayaan tersebut terjadi Saksi Korban masih bisa bekerja ? Jawab Korban “ Iya, saya masih bisa bekerja dengan baik. Bahwa dengan alasan si korban masih bisa bekerja dengan baik, akhirnya Penyidik berkesimpulan bahwa Pelaku dikenakan pasal 352 ayat (2) KUHP yakni penganiayaan ringan walaupun jika kita lihat secara kasat mata demikian rupa parahnya luka tersebut. Akibat dari penggunaan pasal tersebut akhirnya Pelaku tidak ditahan.

KESIMPULAN

            Pelanggaran-pelanggaran di luar kapasitas adat istiadat, norma-norma perilaku masyarakat ataupun sifatnya umum yang dapat ditinjau dari segi hukum perdata, ketatanegaraan, tata usaha pemerintah serta pembentuk undang-undang yang secara langsung ditanggapi oleh suatu hukum pidana, maka jika digolonggkan dari segi tindak-tindak pidananya ataupun semua tindak pidana terlihat jelas yaitu melanggar hukum, atau tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Halaman Web :

http://campusline21.blogspot.com/2012/04/bagian-i-penggolongan-tindak-tindak.html

http://fayusman-rifai.blogspot.com/2011/02/pengertian-tindak-pidana.html

http://ilmukriminologi.blogspot.com/2012/09/delik-delik-kuhp.html

http://lielylaw.multiply.com/journal/item/68/KEJAHATAN-DAN-PELANGGARAN?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem

http://politik-hukum.lintas.me/go/campusline21.blogspot.com/c-a-m-p-u-s-l-i-n-e-21-delik-delik-hukum/

Selengkapnya

KEWAJIBAN UMAT ISLAM MEMPELAJARI HUKUM KEWARISAN

A. PENGERTIAN FIQIH MAWARIS

Fiqih Mawaris adalah ilmu yang mempelajari tentang siapa-siapa ahli waris yang berhak menerima warisan, siapa-siapa yang tidak berhak mnerima, serta bagian-bagian tertentu yang diterimanya, dan bagaimana cara penghitungannya.

Al-Syarbiny dalam sebuah kitabnya Mughni al-Muhtaj juz 3 mengatakan bahwa:

“Fiqih Mawaris adalah fiqih yang berkaitan dengan pembagian harta warisan, mengetahui perhitungan agar sampai kepada mengetahui bagian harta warisan dan bagianbagian yang wajib diterima dari harta peninggalan untuk setiap yang berhak menerimanya.”

Dalam konteks yang lebih umum, kewarisan dapat diartikan sebagai perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Hukum Warisan di Indonesia misalnya mendefinisikan “Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup”.

Dengan demikian, ilmu faraidh mencakup tiga unsur penting didalamnya:

1. Pengatahuan tentang kerabat-kerabat yang menjadi ahli waris;

2. Pengetahuan tentang bagian setiap ahli waris; dan

3. Pengetahuan tentang cara menghitung yang dapat berhubungan dengan pembagian harta waris.

Al-Faraidh dalam bahasa Arab adalah bentuk plural dari kat tunggal Faradha, yang berakar kata dari huruf-huruf fa, ra, dan dha. Dan tercatat 14 kali dalam Al-Quran, dalam berbagai konteks kata. Karena itu, kata tersebut mengandung beberapa makna dasar, yakni suatu ketentuan untuk maskawin, menurunkan Al-Quran, penjelasan, penghalalan, ketetapan yang diwajibkan, ketetapan yang pasti, dan bahkan di lain ayat ia mengandung makna tidak tua.

Pada dasarnya arti-arti diatas sangat luas sehingga dalam tulisan ini, makna kata yang cocok adalah ketetapan yang pasti, yang tercantum pada surah An-Nisa, 4: 11:

فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما (النساء : 11)

Kata (فريضة) berakar dari kata faradha yang pada mulanya bermakna kewajiban atau perintah. Kemudian karena kata faraidh seringkali diartikan sebagai saham-saham yang telah dipastikan kadarnya maka ia mengandung arti pula sebagai suatu kewajiban yang tidak bisa diubah karena datangnya dari Tuhan.

Saham-saham yang tidak dapat diubah adalah angka pecahan 1/2 , 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, dan 2/3 yang terdapat dalam surah An-Nisa, 4:11, 12 dan 176.

Dengan singkat Ilmu Faraidh dapat di definisikan sebagai Ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang ketentuan-ketentuan harta pusaka bagi ahli waris. Definisi inipun berlaku juga bagi Ilmu Mawarits, sebab Ilmu Mawarits, tidak lain adalah nama lain dari Ilmu Faraidh.

Adapun kata al-mawarits, adalah jama` dari kata mirots. Dan yang dimaksud dengan almirotsu, demikian pula alirtsu, wirtsi, wirotsah dan turots, yang diartikan dengan al-murutsu, adalah harta peninggalan dari orang yang meninggal untuk ahli warisnya. Orang yang meninggalkan harta tersebut dinamakan al-muwaritsu sedang ahli waris disebut dengan al-waritsu.

B. SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU FARAIDH/ ILMU MAWARIS

Tata aturan pembagian harta puaka di dalam masyarakat jahiliyyah, sebelum Islam datang, didasarkan atas nasab dan kekerabatan, dan itu hanya diberikan kepada keluarga yang laki-laki saja, yaitu mereka yang lelaki yang sudah dapat memenggul senjata untuk mempertahankan kehormatan keluarga, dan melakukan peperangan serta merampas harta peperangan. Orang-orang perempuan dan anak-anak tidak mendapatkan pusaka. Bahkan orang-orang perempuan, yaitu istri ayah atau istri saudara di jadikan harta pusaka.

Kemudin, pengangkatan anak, berlaku dikalangan jahiliyah dan apabila sudah dewasa si anak angkat mempunyai hakyang sepenuh-penuhnya sebagaimana disyaratkan oleh bapak yang mengangkatnya. Dan karena itu, apabila bapak angkat ini meninggal, anak angkat mempunyai hak mewaris sepenuh-penuhnya atas harta benda bapak angkatnya. Demikian di awal Islam ini masih berlaku.

Ketika Nabi Muhammad SAW. Hijrah demikian pula sahabat-sahabatnya, Nabi Muhammad mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Anshor. Dan dikatakan persaudaraan inipun oleh Nabi dijadikan sebab pusaka-mempusakai antara mereka. Sebagai contoh, apabila seorang Muhajirin meninggal di Madinah dan bersamanya ikut walinya (ahli wais), harta pusakanya akan diwarisi oleh walinya yang ikut hijrah itu. Sedang walinya yang ikut hijrah, tidak berhak mempusakai hartanya tersebut. Dan apabila seorang Muhajir yang pindah itu meninggal dan tidak mempunyai wali, harta pusakanya dapat diwarisi oleh saudaranya dari Anshor yang menjadi ahli waris karena telah menjadi saudara itu. Tentu saja waris dari persaudaraan yang demikian itu, hanya apabila lelaki dan tentu saja sudah dewasa.

Tetapi didalam perkembangannya, masalah pengangkatan anak ini dihapus oleh Islam, pengangkatan anak itu tidak menyebabkan si anak angkat berkedudukan sebagai anak kandung. Tidak, Ia tetap sebagai anak lain.

Hal ini dinyatakan dalam Al-Quran:

وما جعل ادعياءكم ابناءكم ذلكم قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدى السبيل (4) ادعوهم لابائهم هواقسط عندالله فان لم تعلموااباءهم فاخوانكم فى الدين ومواليكمز. (الاحزب : 4-5).

Artinya : “Dan tidaklah Allah menjadikan anak angkatmu sebagai anak-anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah ucapan di mulut saja. Dan Allah mengucapkan yang benar, dan Ia menunjukan jalan yang benar. Dan panggilah anak-anak itu menurut nama bapak-bapak mereka sendiri. Itulah yang adil di sisi Allah. Apabila kamu sekalian tidak mengetahui bapak-bapak mereka, panggilah sebagai panggilan saudaramu dalam agama dan maula-maulamu…(Al-Ahzab 4-5).

Pada masa awal-awal Islam, hukum kewarisan belum mengalami perubahan yang berarti. Di dalamnya masih terdapat penambahan-penambahan yang lebih bekonotasi strategis untuk kepentingan dakwah, atau bahkan “politis”. Tujuannya adalah, untuk merangsang persaudaraan demi perjuangan dan keberhasilan misi Islam. Pertimbangannya, kekuatan Islam pada masa itu, dirasakan masih sangat lemah baik sebagai komunitas bangsa maupun dalam pemantapan-pemantapan ajarannya, yang masih dalam dinamika perubahan.

Oleh karena itu, dasar-dasar pewarisan yang digunakan pada masa awal-awal Islam, selain meneruskan beberapa nilai lama, juga ditambahkan dasar-dasar baru sebagai berikut:

a. Pertalian kerabat (Al-Qarabah);

b. Janji prasetia (Al-bilf wa al mu`aqadah);

c. Pengangkatan anak (Al-tabanni) atau adopsi;

d. Hijrah dari Mekah ke Madinah;

e. Ikatan persaudaraan (Al-muakhah) antara orang-orang Muhajirin (pendatang) dan orang-orang Anshor, yaitu orang-orang Madinah yang memberikan pertolongan kepada kaum muhajirin dari Mekah di Madinah.

C. HUKUM MEMPELAJARI DAN MENGAJARKANNYA

Nabi Muhammad SAW. Bersabda:

تعلمواالفرائض وعلموهاالناس فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو اول شئ ينزع من امتى. (رواه ابن ماجه والدارقطنى)

Artinya, “pelajarilah al-faraidh dan ajarkannlah ia kepada orang-orang. Sesungguhnya faraidh itu separuh ilmu, dan ia pun akan dilupakan serta ia pun merupakan ilmu yang pertama kali akan di cabut dikalangan ummat ku”. (HR. Ibnu Majah dan Ad-Daruquthniy).”

Hukum mempelajari ilmu faraidh adalah fardhu kifayah artinya, bila sudah ada yang mempelajarinya, gugurlah kewajiban itu bagi orang lain.

Dan ada juga yang mewajibkan mempelajari dan mengajarkannya. Bagi seorang muslim, tidak terkecuali apakah dia laki-laki atau perempuan yang tidak memahami atau mengerti hukum waris Islam maka wajib hukumnya (dilaksanakan mendapat pahala, tidak dilaksanakan berdosa) baginya untuk mempelajarinya. Dan sebaliknya bagi barang siapa yang telah memahami dan menguasai hukum waris Islam maka berkewajiban pula untuk mengajarkannya kepada orang lain.

Kewajiban belajar dan mengajarkan tersebut dimaksudkan agar dikalangan kaum muslimin (khususnya dalam keluarga) tidak terjadi perselisihan-perselisihan disebabkan masalah pembagian harta warisan yang pada gilirannya akan melahirkan perpecahan/ keretakan dalam hubungan kekeluargaan kaum muslim.

Adapun perintah belajar dan mengajarkan hukum waris Islam dijumpai dalam Tekas hadits Rasulullah SAW., yang diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasa`I dan Ad-Daruqthniy yang artinya berbunyi sebagai berikut:

“Pelajarilah Al-Quran dan ajarkan kepada orang-orang dan pelajarilah faraidh dan ajarkanlah kepada orang-orang. Karena saya adalah yang bakal direnggut (mati), sedangkan ilmu itu akan diangkat. Hampir-hampir dua orang yang bertengkar tentang pembagian pusaka, maka mereka berdua tidak menemukan seorang pun yang sanggup memfatwakannya kepada mereka.” (Fathur Rahman, 1987 : 35).

Perintah wajib tersebut didasarkan kepada perintah tekstual “pelajarilah”, yang dalam kaidah hukum disebutkan “asalnya dari setiap perintah itu adalah wajib”, maka dapat disimpulkan belajar ilmu hukum waris bagi siapa saja (khususnya bagi bagi kaum muslimin yang belum pandai) adalah wajib.

Namun demikian perlu dicatat menuerut Ali bin Qasim sebagaiman dikonstatir Fathur Rahman kewajiban dan mengajarkan hukum waris gugur apabila ada sebagian orang yang melaksanakannya (belajar dan mengajarkan hukum waris). Seluruh kaum Muslimin akan menanggung dosanya lantarkan mengabaikan atau melalaikan perintah, tak ubahnya seperti meniggalkan fardhu kifayah (kewajiban-kewajiban masyarakat secara kolektif) seperti menyelenggarakan penguerusan jenazah.

Begitu pentingnya Ilmu Faraidh, sampai dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW., sebagai separuh ilmu. Disamping itu oleh beliau diingatkan, ilmu inilah yang pertama kali di cabut. Akhirnya pada kenyataannya, hingga sekarang, tidak banyak orang yang mempelajari ilmu faraidh. Karena memang sukar. Bukankah karena itu ilmu ini lama-lama akan lenyap juga, karena sedikit yang mempelajarinya?. Lebih-lebih apabila orang akan membagi harta warisan berdasarkan kebijaksanaan-kebujaksanaan dan tidak berdasar hukum Allah SWT.

Demikianlah, ilmu faraid merupakan pengetahuan dan kajian para sahabat dan orang-orang shaleh dahulu, sehingga menjadi jelas bahwasanya ilmu faraid termasuk ilmu yang mulia dan perkara-perkara yang penting di mana sandaran utama ilmu ini ialah dari Al-Qur’an dan sunnah Rasul-Nya.
Masalah harta peninggalan biasanya menjadi sumber sengketa dalam keluarga. Terutama apabila menentukan siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak menerima. Dan juga seberapa banyak haknya. Hal ini mnimbulkan perselisihan dan akhirnya menimbulkan keretakan kekeluargaan. Orang ingin berlaku seadil-adilnya, tetepi belum tentu orang lain menganggap adil.Oleh karena itu, didalam Islam memberikan ketentuan-ketentuan yang konkret mengenai hak waris. Sehingga apabila dilandasi ketaqwaan kepada Alloh SWT semuanya akan berjalan lancar dan tidak akan menimbulkan sengketa, bahkan kerukunan keluargapun akan tercapai. Ketentuan dari Alloh SWT itu sudah pasti. Bagian-bagian dari siapa yang mendapatkan sudah ditentukan . Semua kebijaksanaan dalam hal ini adalah dari Alloh SWT. Disamping itu, adalah kewajiban umat Islam untuk mengetahui ketentuan-ketentuan yang telah diberikan oleh Alloh SWT. Nabi Muhammad SAW bersabda : ”Bagilah harta benda diantara ahli-ahli waris menurut Kitabullah. (HR. Muslim Dan Abu Dawud).

Disamping itu Allah berfirman : “ Dan siapa yang melanggar Alloh dan Rosul-Nya melampaui batas ketentuannya, Alloh akan memasukannya kedalam api neraka, ia kekal disitu, dan iapun mendapatkan siksa yang menghinakan.” (QS. An-Nisa : 14).

Dengan demikian semuanya termasuk apabila terdapat perselisihan, di kembalikan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Sehingga tidak ada celah-celah untuk saling sengketa dan bertengkar. Dan karena itu kekeluargaan dan hubungan kefamilian tetap terbina dengan baik serta rukun dan tenteram. Di dalam hal ini, Islam memberikan prinsip-prinsip antara lain : 

1.      Kepentingan dan keinginan orang yang meninggal (yang semula memiliki harta benda) diperhatikan selayaknya, dengan memberikan hak wasiat, biaya pemakaman dan sebagainya.

2.      kepentingan keluargayang ditinggal. Terutama anak cucu mendapatkan perhatian lebih banyak, juga ayah ibu, disamping anggota keluarga yang lain. Seimbang dengan jauh dekatnya hubungan keluarga.

3.      Keseimbangan kebutuhan nyata dan rata-rata dari tiap-tiap ahli waris mendapat perhatian yang seimbang pula, ahli waris pria yang nyatanya memerlukan lebih banyak biaya hidup bagi diri dan keluarganya mendapat bagian lebih banyak dari ahli waris wanita.

4.       Beberapa hal yang berhubungan dengan kesalahan-kesalahan ahli waris dan yang berhubungan dengan itikad keagamaan, bisa menimbulkan akibat hilangnya hak waris, umpamanya pembunuhan, perbedaan agama dan sebagainya.

Prinsip-prinsip tersebut dibuat dengan maksud :

a)      Harta benda yang merupakan Rahmat Allah itu diatur menurut ajaran-Nya.

b)       Harta benda yang didapat dengan susah payah oleh almarhum tidak menimbulkan percekcokan keluarga yang hanya tinggal menerima saja.

c)      Harta benda itu dapat dimanfaatkan dengan tenang, tenteram, sesuai dengan tuntunan Allah SWT.

Jadi, hukum waris harus dilaksanakan, kecuali kalau semua ahli waris sepakat dengan sukarela untuk membagi harta warisan berdasarkan kebijaksanaan-kebijaksanaan tidak dengan maksud untuk menentang hukum Allah SWT, tetapi ada sebab-sebab lain, misalnya : harta waris diberikan kepada Ibu yang sudah tua dengan bagian terbanyak, dan sebagainya. Meskipun demikian, Islam tidak menutup pintu perdamaian antara seluruh ahli waris yang secara sepakat untuk mengatur pembagian harta warisan berdasarkan kebijaksanaan-kebijaksanaan. Juga setiap ahli waris berhak meminta atau menerima pembagian harta waris karena kesukarelaannya sendiri.

KESIMPULAN

·         Fiqih Mawaris adalah ilmu yang mempelajari tentang siapa-siapa ahli waris yang berhak menerima warisan, siapa-siapa yang tidak berhak mnerima, serta bagian-bagian tertentu yang diterimanya, dan bagaimana cara penghitungannya.

·         Pada masa awal-awal Islam, hukum kewarisan belum mengalami perubahan yang berarti. Di dalamnya masih terdapat penambahan-penambahan yang lebih bekonotasi strategis untuk kepentingan dakwah, atau bahkan “politis”. Tujuannya adalah, untuk merangsang persaudaraan demi perjuangan dan keberhasilan misi Islam. Pertimbangannya, kekuatan Islam pada masa itu, dirasakan masih sangat lemah baik sebagai komunitas bangsa maupun dalam pemantapan-pemantapan ajarannya, yang masih dalam dinamika perubahan.

·         Bagi seorang muslim, tidak terkecuali apakah dia laki-laki atau perempuan yang tidak memahami atau mengerti hukum waris Islam maka wajib hukumnya (dilaksanakan mendapat pahala, tidak dilaksanakan berdosa) baginya untuk mempelajarinya. Dan sebaliknya bagi barang siapa yang telah memahami dan menguasai hukum waris Islam maka berkewajiban pula untuk mengajarkannya kepada orang lain. Begitu pentingnya Ilmu Faraidh, sampai dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW., sebagai separuh ilmu. Disamping itu oleh beliau diingatkan, ilmu inilah yang pertama kali di cabut. Akhirnya pada kenyataannya, hingga sekarang, tidak banyak orang yang mempelajari ilmu faraidh. Karena memang sukar. Jadi, hukum waris harus dilaksanakan, kecuali kalau semua ahli waris sepakat dengan sukarela untuk membagi harta warisan berdasarkan kebijaksanaan-kebijaksanaan tidak dengan maksud untuk menentang hukum Allah SWT, tetapi ada sebab-sebab lain, misalnya : harta waris diberikan kepada Ibu yang sudah tua dengan bagian terbanyak, dan sebagainya. Meskipun demikian, Islam tidak menutup pintu perdamaian antara seluruh ahli waris yang secara sepakat untuk mengatur pembagian harta warisan berdasarkan kebijaksanaan-kebijaksanaan. Juga setiap ahli waris berhak meminta atau menerima pembagian harta waris karena kesukarelaannya sendiri.

Semoga dengan pembahasan kali ini kita akan semakin mengerti dengan apa yang menjadi polemik kekeluargaan dalam pembagaian harta gono-gininya. Dengan kata lain semoga kita nantinya yang akan menjdai Kepala Keluarga dan Ibu Rumah Tangga akan lebih bijaksana dalam penentuannya (pembagian harta warisan).

Akhirnya kami selaku pemakalah jika ada kekurangan disana sini harap dimaklumi karena setiap orang tidak luput dari yang namanya ketidaksempurnaan. Hanya Allah SWT-lah yang memiliki kesempurnaan itu. Semoga bermanfaat di dunia dan akhirat serta kami ucapkan terima kasih atas segala partisipasinya.

DAFTAR PUSTAKA

Rofiq, Ahmad, Dr., MA., Fiqih Mawaris Edisi Revisi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, Mesir, Hukum Waris, Jakarta : Senayan Abadi Publishing, 2004.

Parman, Ali, Kewarisan Dalam Al-Quran (Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik), Jakarta : PT. Raja grafindo Persada, 1995.

Daradjat, Zakiah, Prof., Dr., Ilmu Fiqh, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995, Jilid III.

Lubis, Suhrawardi K., S.H., Simanjuntak, Komis, S.H, Hukum Waris Islam (Lengkap & Praktis), Jakarta : Sinar Grafika, 1995, Cet. I.

Halaman Web :

http://hariswandi.wordpress.com/2011/10/31/hukum-mempelajari-dan-mengajarkan-faraid/

Selengkapnya

Hukum Internasional Tentang Kedaulatan Teritorial

A.    PENGERTIAN KEDAULATAN TERITORIAL

1.      Hubungan Kedaulatan dengan Wilayah

            Kedaulatan teritorial atau kedaulatan wilayah adalah kedaulatan yang dimiliki Negara dalam melaksanakan yurisdiksi ekslusif di wilayahnya. Kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi dan bersifat monopoli atau summa potestas atau superme Power yang hanya dimiliki Negara.

D.P O’Connell , ia berpendapat kedaulatan dan wilayah berkaitan erat karena pelaksanaan kedaulatan didasarkan pada wilayah.

S.T. Bernardez, berpendapat wilayah adalah prasyarat fisik untuk adanya kedaulatan territorial.

Arbiter Huber, berpendapat bahwa keaulatan memiliki 2 ciri, yaitu :

Kedaulatan merupakan prasyarat hukum untuk adanya suatu Negara.

Kedaulatan menunjukkan Negara tersebut merdeka dan merupakan fungsi Negara

2.      Perkembangan Kedaulatan Teritorial

            Perkembangan dan perubahan yang berpengaruh terhadap pengertian kedaulatan territorial dapat di golongkan kedalam dua hal yaitu :

(1)   Pengurangan Kedaulatan Teritorial

Pengurangan ini karena meningkatnya regionalism dan globalisasi ekonomi. Contoh, masuknya RI ke dalam anggota WTO, banyak yang berpendapat bahwa dengan masuknya RI menjadi anggota WTO maka kedaulatan RI di bidang perdagangan sudah tidak ada lagi.

(2)   Perluasan Kedaulatan Terotorial

Perluasan ini terjadi karena :

Karena Negara memperoleh wilayah baru berdasarkan cara-cara yang dikenal dalam HI.

Karena terjadinya klaim-klaim atas wilayah, terutama laut.

Selengkapnya