Pada zaman Hindia Belanda, berlaku suatu peraturan yang disebut Ordonansi laut teritorial, serta lingkungan maritim Indonesia (Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie atau disingkat menjadi TZMKO) yang berlaku sejak tahun 1939. Berdasarkan ordonansi ini, setiap pulau baik pulau yang berukuran besar maupun pulau yang berukuran kecil di dalam...
Garis Pangkal Kepulauan (Archipelagic Baselines)
Selanjutnya
dalam membahas permasalahan kedua menyangkut tindakan-tindakan atau
langkah-langkah yang telah dan harus dilakukan dalam memelihara dan
meningkatkan kewaspadaan nasional serta kesadaran kebangsaan seluruh komponen
bangsa dan masyarakat termasuk pula di pulau-pulau terluar dalam menjaga
keutuhan NKRI sebagai Negara Kepulauan, maka langkah-langkah...
Pengaturan dan Kebijakan Dalam Menangani Korban Perdagangan Orang
Kebijakan perlindungan pada korban pada hakikatnya merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari kebijakan perlindungan. Berdasarkan konsep tersebut, peran negara guna menciptakan suatu kesejahteraan sosial tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan materiil dari warga negaranya, tetapi lebih dari itu guna terpenuhinya rasa...
Pengertian Perdagangan Orang (Trafficking)
Pengertian perdagangan orang (trafficking) mempunyai arti yang berbeda bagi setiap orang. Perdagangan orang meliputi sederetan masalah dan isu sensitif yang kompleks yang ditafsirkan berbeda oleh setiap orang, tergantung sudut pandang pribadi atau organisasinya.
Definisi perdagangan orang pertama kali dikemukakan pada tahun 2000, ketika Majelis Umum...
Kekebalan Kepala Negara dan Kejahatan Kemanusiaan
In order to see whether head of State immunity ratione personae is applicable when a serious international crime is committed, it is important to establish the scope of this crime and the relation it has with the immunity. It is important to see the seriousness of these crimes, in relation to the necessity of immunity.
The most serious crimes within...
Posts
